Mataraminsight.com, JAKARTA — Nilai pengadaan jasa promosi melalui akun Instagram Raffi Ahmad menjadi salah satu sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Museum dan Cagar Budaya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat menganggarkan Rp575.655.000 untuk penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 pada 2024.
Data tersebut merupakan bagian dari pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang dihimpun ICW, total nilai kontrak kedua kementerian dengan perusahaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data itu bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain Instagram Story, Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek juga mengadakan sejumlah jasa promosi lain melalui kanal milik RANS dan akun Raffi Ahmad.
Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, TikTok @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600, serta jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200.
Dengan demikian, total nilai lima paket pengadaan Museum dan Cagar Budaya pada 2024 tersebut mencapai Rp3.900.000.002.
ICW mempertanyakan dasar kebutuhan dan manfaat sejumlah pengadaan tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah paket event attendance senilai Rp2,52 miliar untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.
Tak Terukur secara Jelas dan Terbuka
Organisasi antikorupsi itu juga menilai manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, situs web, serta unit pendukung teknologi informasi.
Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Menurut ICW, unit-unit tersebut telah didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Karena itu, pengadaan jasa pihak ketiga perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, dan hasil yang ingin dicapai. Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan, publik akan kesulitan mengukur manfaat belanja tersebut.
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha. Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek tercatat dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang langsung merujuk pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Organisasi tersebut meminta keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.
Leave a Reply